Situs Resmi Dewan Koperasi Indonesia

DEWAN KOPERASI INDONESIA

TRANSFORMASI DIGITAL BISNIS KOPERASI MENUJU KOPERASI KUAT, MODERN, DAN MANDIRI

SIDANG TAHUNAN MPR RI, KETUA DPD LA NYALA MATTALITTI: PERLU KOREKSI KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL SESUAI PASAL 33 UUD 1945

Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti menyatakan Mohamad Hatta telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi. Karena itu, perlu adanya koreksi atas kebijakan perekonomian nasional. Karena tidak sesuai dengan kerangka besar perekonomian nasional dalam Pasal 33 UUD 1945 yang dirancang Mohammad Hatta dan para Bapak Bangsa lainnya.

“Kita juga harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional, yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945. Di mana kita sadar atau tidak, sejak Amandemen Konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi, maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar,” demikian La Nyala Mattalitti dalam pidato pengantar Sidang Tahunan MPR (Sidang Bersama DPR dan DPD RI), di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Lebih lanjut, La Nyala Mattalitti menjelaskan bahwa sistem koperasi adalah amanat Pasal 33 Konstitusi UUD 1945, khususnya Ayat (1) yang berbunyi: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”

“Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan Koperasi. Yang harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi,” ujar La Nyala Mattalitti.

Ia menambahkan, para anggota koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. “Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang Asing. Maka Koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia,” kata Mattalitti. Oleh karena itu, Pemerintah harus kita dukung untuk bersama-sama menemukan peta jalan menuju kesiapan kita sebagai bangsa yang tangguh dalam menyongsong era perubahan global, atau tata dunia baru, yang tidak lama lagi akan terjadi,” kata Mattalitti. (yosef)

Berikut isi lengkap pidato Ketua DPD RI La Nyala Mattalitti dalam Sidang Tahunan MPR, Senin (16/8/2021).

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI kali ini sedikit berbeda. Karena dilaksanakan dengan kombinasi kehadiran fisik terbatas dan kehadiran secara virtual. Mengingat pandemi Covid-19 masih melanda negeri yang kita cintai ini.

Tetapi kami yakin, sidang bersama ini dapat tetap terlaksana tanpa mengurangi kualitas materi, terutama Penyampaian Pidato Presiden RI tentang Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Presiden Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI.

Mewakili DPD RI dan DPR RI, kami mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan RI, Dirgahayu Indonesia. Semoga bangsa Indonesia senantiasa mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa.

Marilah kita merenungkan dan meresapi Tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kali ini, yaitu; Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Sebab, kata tangguh dalam kamus Bahasa Indonesia berarti sulit dikalahkan atau kuat sekali. Sedangkan kata tumbuh berarti bertambah besar atau sempurna. Ini tentu tidak main-main. Karena kita harus mampu mewujudkan apa yang sudah kita canangkan. Sehingga tidak berhenti sebagai slogan dan tema tahunan saja.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak semua peserta sidang hari ini, mari kita fokuskan pikiran dan hati kita sebagai negawaran sejati, untuk bersama melangkah mewujudkan Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Kami memberikan apresiasi atas semua upaya dan langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 selama ini. Tentu tidak mudah, menangani di sektor kesehatan dengan menjaga keseimbangan di sektor ekonomi. Oleh karena itu, kami tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa negara telah gagal dalam menangani pandemi ini. Bahwa ada kekurangan, memang harus diakui.

Kami juga memberi apresiasi atas kerja keras di sektor pemulihan ekonomi nasional, di mana Indonesia mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi.

Meskipun masih didominasi belanja konsumsi yang juga ditopang government spending dan momentum Ramadan serta Idulfitri dan Iduladha.

Tentu kami berharap pertumbuhan ekonomi juga ditopang oleh indikator Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang baik. Karena hal itu akan menunjukkan dengan terang, apakah mesin ekonomi berjalan. Sebab bila industri dan manufaktur berjalan, berarti supply chain juga berjalan, kredit bank bergulir, buruh terus bekerja, dan market menyerap barang. Kami juga berharap industri yang berjalan bukan hanya didominasi industri farmasi saja. Tetapi juga industri yang padat karya lainnya.

Memang di setiap musibah dan bencana, selalu ada hikmah. Pandemi Covid-19 ini juga memberikan hikmah. Dan hikmah terbesar adalah, kita sebagai bangsa mengetahui kelemahan-kelemahan fundamental, yang selama ini belum terungkap secara terang benderang. Tentu hikmah ini bukan untuk direnungi saja. Tetapi menjadi titik awal pekerjaan besar bangsa ini ke depan.

Dengan pandemi ini kita menyaksikan dan melihat sendiri bagaimana ketahanan sektor kesehatan kita, ketika terjadi ledakan korban Covid 19. Rumah sakit nyaris collapse. Tenaga medis berguguran. Fasilitas kesehatan dan alat medis yang kekurangan di sana-sini. Juga kualitas kesehatan masyarakat kita yang ternyata rentan dengan komorbid.

Kita jadi mengetahui dengan terang benderang bagaimana industri alat kesehatan kita yang masih didominasi produk impor. Sementara beberapa anak bangsa yang mencoba memproduksi sejumlah alat pendukung medis di tengah pandemi belum mendapat kepercayaan dari kita sendiri. Mulai dari ventilator sampai Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

Pandemi juga memberikan hikmah kepada kita di sektor pendidikan yang selama ini tidak terbuka secara terang benderang. Yaitu kualitas pembelajaran kita ketika dihadapkan kepada pola baru, belajar dari jarak jauh atau online. Termasuk kesiapan dukungan sarana dan dukungan infrastruktur di desa dan pelosok negeri.

Pandemi juga memberi hikmah kepada kita tentang ketahanan sektor sosial bangsa ini. Terutama bagaimana negara hadir menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial. Penyempurnaan database terhadap penerima bantuan harus menjadi pekerjaan kita hari ini. Apalagi dengan karakteristik penduduk yang memiliki mobilitas urbanisasi yang tinggi. Ditambah dengan banyaknya penduduk yang belum tersentuh akses perbankan.

Pandemi juga memberi hikmah sekaligus pekerjaan besar kepada kita untuk memikirkan ulang bagaimana ketahanan ekonomi bangsa ini di sektor produksi dalam negeri. Mulai dari skala UKM hingga menengah besar.

Kita sudah melihat bagaimana UMKM yang mengandalkan transaksi langsung di pasar merasakan dampak dari konsekuensi pembatasan sosial. Sementara market place melalui sejumlah unicorn lebih banyak diisi barang impor dan hanya menjadikan anak bangsa kita sebagai drop shipper dan pedagang yang membuka toko saja.

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Tentu banyak hikmah dan tugas berat yang masih harus kita kerjakan sebagai negara yang diharapkan tangguh dan tumbuh ini. Tetapi yakinlah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Selama kita tidak berputus asa terhadap rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa.

Negara ini negara besar. Karena lahir dari kerajaan dan kesultanan Nusantara yang telah memiliki peradaban yang unggul. Para raja dan sultan Nusantara juga secara langsung turut membentuk lahirnya negara ini melalui dukungan mereka kepada para pendiri bangsa saat itu. Tercatat dalam sejarah, bagaimana para sultan dan raja Nusantara memberikan sumbangan mereka kepada Indonesia di awal kemerdekaan. Salah satunya sumbangan uang 13 Juta Gulden dari Sultan Siak dan pesawat Kepresidenan serta emas Monas dari tokoh dan rakyat Aceh.

Demikian juga sumbangsih para tokoh pejuang kemerdekaan, yang terdiri dari tokoh pergerakan, militer, ulama dan agamawan, hingga kaum terdidik dan cendekiawan. Yang telah menyumbangkan pikiran jernih mereka dalam Sidang BPUPKI dan PPKI dalam menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Yang kemudian menghasilkan karya agung bangsa ini, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Karena itu, tidak mengherankan bila Presiden Soekarno mengingatkan kita semua, agar jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena sejarah bangsa ini tangguh. Kita mewarisi negara besar. Negara yang seharusnya mampu memakmurkan rakyatnya dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karena Indonesia adalah bangsa yang dicita-citakan sebagai negara kesejahteraan yang beragama. Oleh karena itu, dalam konstitusi di Pasal 29 Ayat (1) disebutkan bahwa; Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sehingga konsekuensinya, dalam mengatur kehidupan rakyatnya, negara harus berpegang pada kosmologi dan spirit ketuhanan. Sehingga kebijakan yang dibuat perlu diletakkan dalam kerangka etis dan moral agama. Termasuk menjauhi dan menghindari perilaku koruptif.

Sehingga tidak heran, bila semua pejabat dan pemangku kekuasaan disumpah dengan menyebut nama Tuhan sesuai agamanya.

Oleh karena itu, marilah kita melihat dan merasakan suasana kebatinan para pendiri bangsa ini, yang telah merumuskan tujuan hakiki dari lahirnya bangsa ini, seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dengan bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah perjalanan bangsa ini semakin menuju cita-cita para pendiri bangsa?

Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden dan Sidang Dewan yang kami muliakan,

Krisis global yang dipicu pandemi Covid-19 juga melahirkan peluang-peluang baru. Imajinasi imajinasi baru, dan pemikiranpemikiran baru, untuk membangun kehidupan baru yang dibayangkan bisa menghindari terjadinya krisis serupa di masa depan.

Karena setiap krisis besar biasanya melahirkan revolusi pemikiran untuk menjawab perubahan. Dan setiap negara yang memasuki transisi menuju era baru, sering ditandai dengan perubahan konstitusi. Seperti dilakukan Indonesia di tahun 1999 hingga 2002 silam. Ketika Indonesia menuju sistem politik yang diharapkan lebih demokratis.

Hari ini, sudah 19 tahun sejak amandemen konstitusi dilakukan oleh bangsa ini. Dan sekarang kita pun menuju dan akan memasuki era baru pascapandemi Covid-19. Yang diikuti dengan era disruptif di hampir semua lini.

Dunia dengan tatanan baru perlu dijawab dengan kesiapan kita secara fundamental. Dengan menentukan arah kemandirian dan kedaulatan bangsa, sebagai bagian kesiapan kita menyongsong perubahan global dan tata dunia baru. Apalagi ada ancaman bencana di depan mata, yaitu perubahan iklim global.

Maka sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang besar dan tangguh memiliki arah kebijakan yang kita sepakati bersama, antara eksekutif dan legislatif. Oleh karena itu, DPD RI mendukung adanya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam konstitusi kita.

Karena melalui PPHN kita harus mampu merumuskan kedaulatan energi, kemandirian pangan, ketahanan sektor kesehatan, sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan bangsa yang besar ini. Termasuk kesejahteraan dan kemakmuran Daerah di seluruh Indonesia.

Kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas. Termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar, untuk memanfaatkan nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah.

Kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis, yang berada di lintasan katulistiwa, dengan sumber daya hutan, daratan dan laut yang melimpah. Karena ancaman perang masa depan, adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih.

Oleh karena itu, negara harus memastikan, industri-industri hulu, yang dulu dibangun di era orde lama dan orde baru tidak boleh dibiarkan mati hanya karena sudah tidak efisien lagi dibanding impor. Justru sebaliknya, harus kita restorasi.

Karena sebagai negara yang besar dan tangguh, kita mutlak memiliki heavy industries di sektor sektor strategis, terutama untuk mewujudkan kemandirian pangan.

Sehingga kita juga harus melakukan koreksi atas kebijakan perekonomian nasional, yang tertuang di dalam Pasal 33 UUD 1945. Dimana kita sadar atau tidak, sejak amandemen konstitusi yang lalu, dengan dalih efisiensi maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, telah kita serahkan kepada pasar.

Padahal, Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi. Yang harus dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi.

Sehingga para anggota koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, jika pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang asing, maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, Pemerintah harus kita dukung untuk bersama-sama menemukan peta jalan menuju kesiapan kita sebagai bangsa yang tangguh dalam menyongsong era perubahan global, atau tata dunia baru, yang tidak lama lagi akan terjadi.

Setiap negara, pasti berjuang untuk melindungi dan memastikan kepentingan rakyat dan warga negaranya terjamin. Dan kami percaya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Makruf Amin mempunyai niat untuk itu.

Dan DPD RI tidak akan berhenti menyuarakan kepentingan rakyat di daerah yang kami dapat dari seluruh penjuru tanah air. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Karena kami ingin mewujudkan Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh dengan mengusung slogan DPD RI yaitu Dari Daerah Untuk Indonesia!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *