Situs Resmi Dewan Koperasi Indonesia

DEWAN KOPERASI INDONESIA

TRANSFORMASI DIGITAL BISNIS KOPERASI MENUJU KOPERASI KUAT, MODERN, DAN MANDIRI

Nurdin Halid Usul Tanggal 18 Agustus sebagai Hari Ekonomi Pancasila

Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid mengusulkan kepada pemerintah agar tanggal18 Agustus sebagai Hari Ekonomi Pancasila.

Gagasan dan inisiatif memperjuangkan Hari Ekonomi Pancasila dikemukakan pertama kali Nurdin Halid dalam pidato kebangsaan saat acara puncak Hari Koperasi Nasional (Harkopnas), 12 Juli 2021.

Ia mengakan, penetapan Hari Ekonomi Pancasila adalah bentuk nyata gerakan koperasi menjaga dan mengawal jatidiri koperasi yang sudah ditetapkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

“Para Bapak Bangsa sudah menetapkan sistem dan politik sosial ekonomi NKRI dalam Pasal 33 sebagai produk turunan langsung dari Pancasila dan Tujuan Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945,” demikian Nurdin Halid kepada Beritasatu.com, Rabu (18/8/2021).

“Keberadaan Pasal 33 dengan asas kekeluargaan koperasi pada ayat (1) lahir dari alur pemikiran sistematis dari para Bapak Bangsa. Bahwa untuk mewujutkan keadilan sosial (dalam Pancasila) dan memajukan kesejahteraan umum (dalam tujuan negara) harus melalui jalan koperasi bukan kapitalisme, yang ditopang oleh penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan kekayaan alam.

Nurdin Halid bercerita, gagasan itu bermula dari hasil refleksi atas sejarah perjuangan Bangsa serta dinamika perkembangan nasional dan global. Terjadi jurang yang lebar antara cita-cita Kemerdekaan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dengan realitas perjalanan negara dan bangsa.

Negara dan bangsa Indonesia yang luas dan kaya sumber daya alam serta budaya masih dihimpit masalah kemiskinan, penganggruran, ketimpangan sosial dan wilayah, eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali, mutu pendidikan, gizi buruk, dan berbagai masalah sosial.

Menurutnya, berbagai persoalan bangsa ini, terutama di bidang sosial ekonomi, disebabkan karena telah terjadi pengingkaran terhadap nilai-nilai substansial dalam Pancasila dan UUD 1945.

“Saya percaya, jika arah pembangunan nasional selama 76 tahun Indonesia Merdeka, benar-benar dipandu oleh nilai-nilai Pancasila dan diatur dan dilaksanakan sesuai patokan-patokan dasar dalam Konstitusi, niscaya keadilan dan kesejahteraan sosial jauh lebih baik dari hari ini,” papar Nurdin Halid.

Dari refleksi itu, lanjut Nurdin Halid, dibentuklah tim kecil untuk melakukan kajian akademis tentang arti penting Ekonomi Pancasila bagi Indonesia dan mengapa perlu ada Hari Ekonomi Pancasila. Kajian tentang Ekonomi Pancasila sendiri sudah banyak dilakukan oleh ekonom, pusat studi, dan kampus-kampus.

Dukungan

Gagasan Nurdin Halid mendapat dukungan dari pakar hukum, Jimly Asshiddiqie. Guru Besar Hukum Univesitas Indonesia itu menyatakan gagasan tersebut sangat penting diperjuangkan oleh gerakan koperasi Indonesia.

“Saya tertarik dan mendukung gagasan Pak Nurdin (Halid) agar ada Hari Ekonomi Pancasila sebagai acuan pokok pembuatan regulasi dan kebijakan pembangunan nasional di bidang ekonomi,” ujar Jimly dalam Rapat Pimpinan Harian Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang digelar secara virtual, Sabtu (14/8/2021).

Selain penting sebagai ideologi ekonomi NKRI, Jimly juga melihat arti penting Ekonomi Pancasila di masa datang. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu, bangsa dan negara Indonesia harus memiliki pegangan yang jelas dan kuat dalam menghadapi perubahan tata dunia baru pasca pandemi Covid-19 yang penuh ketidakpastian.

“Sistem Ekonomi Pancasila ini menjadi bertambah penting karena bakal terjadi perubahan besar-besaran pasca pandemi Covid-19. Perubahan fundamental itu tidak hanya dalam bidang ekonomi global, tetapi juga meningkatnya konstelasi persaingan antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Jadi, Bangsa kita harus memperkuat sistem kita (Ekonomi Pancasila) agar tak terombang-ambing oleh perubahan-perubahan besar di masa datang,” kata Prof. Jimly, penulis Buku Ekonomi Konstitusi, itu.

Hanya saja, Jimly meminta Dekopin agar melakukan kajian mendalam terkait tanggal sebelum diajukan kepada Presiden. “Perlu dicari tanggal yang pas karena tanggal 18 Agustus sudah ditetapkan sebagai Hari Konstitusi. Itu penting sebelum inisiatif ini diajukan kepada Presiden,” Jimly menjelaskan.

Dukungan terhadap gagasan dan inisiatif Nurdin Halid tentang Hari Ekonomi Pancasila juga datang dari Idris Laena, Ketua Fraksi Golkar di MPR. Menurut anggota Komisi VI DPR RI yang membidangi koperasi ini, ide tentang Hari Ekonomi Pancasila penting untuk diperjuangkan oleh gerakan koperasi Indonesia.

“Saya sepakat dengan Prof Jimly bahwa Hari Ekonomi Pancasila itu penting diperjuangkan oleh Dekopin sebagai wadah tunggal Gerakan Koperasi Indonesia. Hanya perlu dikaji lagi hari lain di luar tanggal 18 Agustus sebagai hari yang paling cocok untuk Hari Ekonomi Pancasila,” ujar Idris Laena.

Sumber: BeritaSatu.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *